Kecamatan

Kejari Meranti Akhirnya Amankan Mantan Sekretariat Daerah Zubiarsyah

Selasa, 11 September 2018 - 16:44:34 WIB | dibaca: 31 pembaca

SELATPANJANG-Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti akhirnya mengeksekusi mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Zubiarsyah. Zubiarsyah yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dieksekusi bersamaan dengan mantan Kepala BPN Kabupaten Kepulauan Meranti, Suwandi Idris. 



Dua pejabat yang terjerat kasus pengadaan lahan pelabuhan Dorak pada tahun 2013 siam tersebut dieksekusi Kejari pada Jumat (7/9) kemarin. Saat ini keduanya ditahan di Cabang Rutan Selatpanjang. 


Kasi Intel Kejari Kepulauan Meranti, Zia Ul Fattah Idris SH, Senin (10/9) mengatakan, keduanya dieksekusi setelah dikabulkannya kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh Mahkamah Agung (MA) atas vonis bebas terhadap keduanya di pengadilan Tipikor PN Pekanbaru pada 2017 lalu. Pada saat dieksekusi kata Zia, keduanya cukup kooperatif. 


"Begitu kita surati, esoknya mereka datang ke Kejaksaan. Saat dieksekusi, mereka didampingi pengacara dan keluarganya masing-masing," ujar Zia.


Ia mengatakan, putusan kasasi MA terbit sekitar Maret lalu, namun baru diterima oleh Kejari Meranti. Dalam putusan kasasi tersebut keduanya dihukum penjara selama 6 tahun karena dinyatakan bersalah.


Hukuman tersebut dua kali berat dari tuntutan JPU pada saat persidangan di pengadilan Tipikor PN Pekanbaru pada 2017 lalu. Saat itu, JPU hanya menuntut 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan penjara lantaran diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lahan pelabuhan Dorak pada 2013 silam.


Tuntutan jaksa tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan 2 tersangka lainnya, Mohammad Habibi yang merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Abdul Arif selaku kuasa pemilik lahan. Keduanya justru dijatuhi hukuman masing-masing selama 4 dan 3 tahun penjara dalam sidang saat itu.


Nama anggota DRPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Zubiarsyah ternyata masuk dalam DCS KPU Kepulauan Meranti. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara  KPU Kepulauan Meranti, Sanra Marawira mengatakan, anggota DPRD Meranti yang berniat ingin kembali bertarung pada Pileg 2019 tersebut masuk dalam DCS lantaran memenuhi syarat (MS) pada saat pemberkasan. Menurut Sanra, pada saat mengajukan berkas Bacaleg, Zubiarsyah juga melampirkan surat keterangan dari pengadilan jika yang bersangkutan tidak pernah terpidana kasus korupsi.


"Lampiran dari pengadilan itu ia serahkan ke kami pada Juli lalu. Sebab itu kami nyatakan Zubiarsyah memenuhi syarat dalam DCS," ujar Sanra.


Lagipula kata Sanra, KPU tidak menerima surat pemberitahuan dari pihak pengadilan maupun Kejari jika putusan kasasi terhadap Zubiarsyah telah turun dari Mahkamah Agung (MA). Penentuan Zubiarsyah sebagi Bacaleg yang memenuhi syarat oleh KPU kata Sanra berdasarkan surat keterangan dari pihak pengadilan. 


"Karena tak ada surat dari pengadilan atau kejaksaan, ya kami anggap yang bersangkutan tidak bermasalah dengan kasus korupsi," ujar Sanra.


Sanra mengatakan, jika KPU Meranti tidak juga menerima surat pemberitahuan dari pengadilan dan kejaksaan, kemungkinan besar Zubiarsyah dimasukkan dalam DCT. Ia mengungkapkan, penetapan DCS oleh KPU Meranti akan dilakukan pada 20 September 2018.


"Kalau ada surat pemberitahuan dari Kejari atau pengadilan, ya kami coret. Apalagi yang bersangkutan sudah dieksekusi," ujarnya










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)