Hukum

Terancam Di PHK Sepihak,Sejumlah Sarikat Pekerja,Ormas & LSM Minta Bupati Campurtangan Menyelesaikan

Jumat, 07 September 2018 - 21:14:13 WIB | dibaca: 89 pembaca

SELATPANJANG- Persoalan pemberhentian sepihak yang dilakukan PT National Sago Prima (NSP) terhadap 14 tenaga kerja harian lepas yang diduga dengan modus mutasi paksa serta adanya intimidasi sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaian bahkan kini terus memanjang sehingga pekerja terancam diusir dan kelaparan.

Dalam hal ini, PC FSP RTMM-SPSI dan beberapa sarikat pekerja lainya dan hormas serta LSM yang peduli terhadap tenaga kerja khusus dikabupaten kepulauan meranti melakukan kerjasama dan berganding bahu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Dari pantauan media ini Rabu 5 september 2018 bertepatan cafe Latifah lantai 2 dilakukan pertemuan atas undangan dari DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh indonesia, turut hadir dalam pertemuan tersebut  federasi SPTI, Federasi RTMM, Federasi KEP, Serikat pekerja Pelaut Indonesia, SAPMA Pemuda Pancasila, Laskar Melayu Bersatu, LSM PKPP, Mahasiswa/I dan omas lainnya siap mendukung penuh membelaan perkerja dikabupaten kepulauan meranti.

Dalam kesepakatan, Sebelum perkara tersebut dilanjukan ke persidangan atau pengadilan hubungan industrial agar tidak menimbulkan hal hal yang tidak dingini terlebih dahulu akan menyurati bupati meranti sebagai pemberi izin beroperasi diwilayah kota sagu ini agar untuk campur tangan menyelesaikan persoalan pemberhentian sepihak oleh pihak PT NSP terhadap 14 karyawanya yang merupakan tidak lain tidak bukan putra meranti.

Untuk diketahui kembali, Mutasi yang dilaku PT NSP terkesan sebagai modus agar terjadi pemutusan hubungan kerja yang diduga untuk menghilangkan hak hak pekerja, Hal ini terlihat jelas, sejak terjadinya perselisiah hubungan indusrial. upah yang menjadi hak 14 perkerja tersebut tidak lagi dibayar oleh pihak perusahaan, Ironisnya lagi upaya perundingan bipartit melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten kepulauan meranti dalam melakukan mediasi juga tidak dihargai oleh pihak perusahaan

Menurut Lerenof Nainggolan Ketua PUK FSP RTMM-SPSI NSP bahwa risalah perunding tersebut dari pihak perusahaan tidak mau tanda tangan, Menyikapi hal tersebut Ibrahim ketua PC FSP RTMM-SPSI Kabupaten Kepulauan meranti  bahwa sikap perusahaan  PT NSP  tidak membayar upah dan ingin memberi konfensasi 3 bulan upah, pada hal hubungan industrial masih terjalin berarti PT.NSP Melangggar pasal 151 ayat 1 dan pasal 155 ayat 2    Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan "Pengusaha, pekerja/buruh, Serikat pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan kerja". 

Lanjutnya, Selama  putusan lembaga penyelesaian hubungan Industrial Belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban"

By: Tommy










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)